Pada sebagai Menteri Dalam Negeri RI

Pada masa Orde Baru, pokok-pokok pemerintahan daerah kembali menjadi topik bahasan pemerintah. Pemerintah kemudian menugaskan Prof.

Sunaryo yang kala itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri RI untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan mengajukannya kepada DP-GR hasil Pemilu 1955. Setelah mengalami perundingan yang alot, RUU tentang pemerintahan daerah ini akhirnya disetujui secara aklamasi dan diundangkan secara resmi sebagai UU No. 1/1957 pada tanggal 19 Januari 1957. Undang-Undang ini mengatur tentang batas maksimal jumlah tingkatan daerah adalah sebanyak tiga tingkatan, pengawasan oleh Pemerintah Pusat, dan kedudukan Kepala Daerah.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Selain itu, Undang-Undang ini juga membagi Daerah Otonom menjadi dua bagian, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonomi istimewa (atau daerah swapraja).